GARUT/Kalampriangan.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIV Kabupaten Garut, H. Dede Kusdinar, S.E., dari fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Aula Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (21/11/ 2025)
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program pemerintahan daerah serta penggunaan anggaran yang dijalankan pada periode tahun berjalan.
Acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), Kader PKK, serta unsur masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini memperkuat dialog pengawasan agar lebih komprehensif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dalam pemaparannya, Dede Kusdinar menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Melalui dialog dengan pemerintah desa, kader pemberdayaan, dan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa program pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal,” ujar Dede Kusdinar.
Salah satu isu strategis yang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah Program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan koperasi produktif.
Dede Kusdinar menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan peluang besar bagi desa untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menghadirkan model kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah desa, kader PKK, dan elemen masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperkuat ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha yang lebih luas,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, perwakilan APDESI menyampaikan berbagai tantangan teknis pemerintahan desa, termasuk penguatan kapasitas aparatur serta kebutuhan harmonisasi program antara provinsi dan desa.
Seluruh masukan tersebut diterima secara langsung oleh Dede Kusdinar dan akan diintegrasikan ke dalam laporan resmi pengawasan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan konstruktif. Dede Kusdinar menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, PKK, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (***)