Kamis, November 19, 2026
Beranda KalamPendidikan Bupati Garut Serahkan SK kepada 339 Kepala Sekolah SD dan SMP, Tegaskan...

Bupati Garut Serahkan SK kepada 339 Kepala Sekolah SD dan SMP, Tegaskan Jabatan Bukan Titipan

0
67
*Caption:* Penyerahan Surat Keputusan (SK) Promosi, Rotasi, dan Mutasi Kepala Sekolah Tahun 2026 di Aula PGRI Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Kamis (19/11/2026).

GARUT, KalamPriangan.com – Bupati Garut H. Abdusy Syakur Amin menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Syakur saat menghadiri kegiatan penyerahan petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Garut tentang pengangkatan pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Gedung PGRI Garut Kota, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, terdapat 339 guru yang menerima penugasan sebagai kepala sekolah, terdiri dari 316 orang untuk jenjang SD dan 23 orang untuk jenjang SMP.

Dalam sambutannya, Bupati mengingatkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan amanah sebagai kepala sekolah merupakan kepercayaan yang tidak diberikan kepada semua orang.

Karena itu, para kepala sekolah yang menerima SK diminta mampu menunjukkan kapasitas, integritas, serta tanggung jawab dalam memimpin satuan pendidikan masing-masing.

Syakur juga menegaskan bahwa proses pengangkatan dan penempatan kepala sekolah harus dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia mengaku sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan maupun penempatan pejabat di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, praktik titipan dan intervensi yang bertentangan dengan aturan tidak boleh memengaruhi proses pengambilan keputusan.

“Kita ini guru. Kalau kita memberikan contoh yang tidak benar, bagaimana anak-anak dan orang-orang di bawah kepemimpinan kita bisa meneladani perilaku yang baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap hukum harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan. Setiap keputusan, termasuk pengangkatan kepala sekolah, harus melalui kajian regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut, Syakur juga menyinggung adanya gugatan dari pihak tertentu terkait pengangkatan dua orang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan seluruh proses secara cermat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut Tekankan Tiga Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, S.H., M.H., dalam arahannya menyampaikan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian para kepala sekolah setelah menerima amanah penugasan.

Pertama, pembenahan sarana dan prasarana sekolah.

Kepala sekolah diminta mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertata, dan nyaman agar proses belajar mengajar berlangsung secara kondusif.

Menurut Kristanti, keterbatasan kondisi bangunan bukan alasan untuk mengabaikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Ruangan harus terjaga kebersihannya, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta dinding sekolah terbebas dari coretan yang mengganggu keindahan.

“Kalau nanti saya monitoring lagi ke lapangan, saya berharap seluruh sekolah sudah bersih. Tidak lagi pengap, tidak lagi dindingnya penuh coretan. Itu menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah,” ujarnya.

Kedua, pencapaian indikator kinerja pendidikan.

Para kepala sekolah diharapkan mampu memenuhi berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab kepemimpinan sekaligus tolok ukur keberhasilan dalam mengelola satuan pendidikan.

Ketiga, pengawasan terhadap kinerja dan perilaku sumber daya manusia (SDM).

Kristanti meminta kepala sekolah memastikan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan menjalankan tugas secara optimal, menjaga etika, serta mematuhi kewajiban dan larangan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ia menegaskan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan seluruh pegawai di lingkungan sekolah masing-masing.

Melalui penyerahan SK dan arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut berharap 339 kepala sekolah yang mendapatkan penugasan dapat menjalankan amanah secara profesional, menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, serta menjadi teladan bagi tenaga pendidik maupun peserta didik.

Pada akhirnya, jabatan kepala sekolah bukan hanya tentang posisi dan kewenangan, tetapi harus dibuktikan melalui kinerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kontribusi nyata dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Garut.***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini