GARUT/Kalampruangan.com – Tiga nama yang telah direkomendasikan ke Kemendagri calon Direksi Perusahaan milik daerah (Perumda) Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yaitu Dadan Hidayatulloh untuk jabatan Direktur Utama, Didi Mulyadi Direktur Teknik dan Mahmud, sebagai Direktur Umum dan Keuangan.
Dikatakan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, bahwa ketiga nama tersebut akan dipanggil untuk menandatangani fakta integritas sebelum mereka dilantik.
“Mereka untuk bikin perjanjian dan akan kita lakukan evaluasi. Yang pasti kinerja mereka akan kita pantau bukan hanya oleh saya tapi juga oleh masyarakat,” kata Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Jumat (08/08/2025).
Bupati menyebutkan dalam evaluasi akan dilakukan baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.” yang pasti saluran rumah tangga yang dilayani ada peningkatan signifikan. Karena selama ini itu yang menjadi konsen kita. Kenapa kita ganti direksi yang lama, karena selama 4 sampai 5 tahun itu kenaikannya cuma seribu seribu.
“Peningkatan jumlah pelanggan PDAM itu merupakan tantangan bagi Direksi yang baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya
Ia juga mengungkapkan, selama ini ditenggarai banyaknya terjadi kebocoran air (non revenue water) atau air yang tidak berekening.
” NRW ini saya tidak tahu letaknya di mana, apakah uangnya tidak diterima perusahaan, atau airnya benar benar bocor, atau terjadi kenakalan – kenakalan di banyak pihak. Itu yang akan kita cari,” ucapnya.
Syakur membantah, jika dari tiga nama calon Direksi itu ada titipan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yakni Direktur Teknik atas nama Didi Mulyadi yang berasal dari Perumda Air Minum Kabupaten Karawang seperti yang banyak diperbincangkan di media sosial.
” Kita mah objektif saja, kalaupun dari Karawang, kalau bisa mengelola air lebih murah kenapa tidak. Karawang itu airnya diolah dari air baku sungai tapi harganya murah. Sedangkan kita airnya itu tinggal mewadahi, tapi harganya mahal,” katanya.
Ia menambahkan sedangkan untuk pelantikan Direksi baru kemungkinan akan dilakukan pekan depan setelah penandatanganan fakta integritas.(*)
